SEKILAS TENTANG PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI JAWA BARAT

Kegiatan pendampingan program PUAP telah dilaksanakan di 25 kabupaten/kota, di Jawa Barat, yaitu kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Bandung, Bandung Barat, Garut, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang,  Ciamis, Tasikmalaya, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kota Depok, Kota Banjar, Kota Cimahi,  Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Pangandaran dan Kota Cirebon. Kabupaten/Kota  tersebut merupakan penerima dana BLM-PUAP tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Dana BLM-PUAP yang sudah disalurkan ke rekening Gapoktan mencapai Rp 395,2 milyar yang mencakup 3.952 desa/gapoktan.

Pada intinya program PUAP merupakan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Upaya pengembangan usaha agribisnis tersebut ditempuh melalui penguatan modal petani sebagai “entry point”. Sedangkan upaya penguatan modal petani dilakukan melalui penyaluran dana BLM PUAP sebesar 100 juta rupiah per desa/Gapoktan yang dibentuk di setiap desa lokasi PUAP, selanjutnya disalurkan kepada anggota/petani sebagai pinjaman modal usahataninya. Dana tersebut diharapkan dapat berkembang dan dikelola oleh Gapoktan sebagai modal awal bagi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang mudah diakses oleh rumah tanggatani secara berkelanjutan.

Penyaluran dan pemanfaatan dana BLM pada Gapoktan PUAP melalui pola simpan pinjam untuk modal usaha berbasis pertanian dan diharapkan dana yang telah disalurkan dapat semakin berkembang atau meningkat jumlahnya. Lebih lanjut, Gapoktan diharapkan dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai sumber permodalan di perdesaan sehingga dukungan modal usaha bagi petani yang mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan ke perbankan.

Di setiap kabupaten/kota pada lokasi kegiatan PUAP ditempatkan Penyelia Mitra Tani (PMT) yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro (LKM). Pada tahun 2016 ditempatkan sebanyak 108 PMT, diharapkan dapat membantu pengurus Gapoktan dalam mengelola dana BLM-PUAP yang disalurkan sehingga dapat berkembang dan mengarah pada terbentuknya LKM-A.

Sejak tahun 2008 sampai dengan akhir bulan Desember 2015 untuk provinsi Jawa Barat telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian melaui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 3.952 gapoktan sebagai penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang tersebar di 25 kabupaten/kota.  Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2015 terhadap 2.265 gapoktan PUAP atau sebanyak 60,7% dari gapoktan PUAP TA 2008-2014 yang ada di Jawa Barat, sebanyak 115 (5,1%) gapoktan telah berbadan hukum koperasi dan hanya 741 atau 32,7% gapoktan saja yang sudah membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Pengelolaan dana BLM-PUAP 2008-2014 pada 2.352 gapoktan atau sekitar 63% dari total gapoktan PUAP yang ada di Jawa Barat dapat terpantau perkembangan dan perguliran  dananya. Secara umum mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,3 % yaitu dari modal awal sebesar Rp 237.757.114.838 menjadi Rp 270.775.690.850. Pemanfaatan dana PUAP 2008 – 2014 terdistribusi pada lima jenis kegiatan usaha, yaitu tanaman pangan (53,1%), hortikultura (4,0%), perkebunan (1,3%), peternakan (8,1%) dan Off-farm, non budidaya atau pengolahan hasil pertanian sebesar 33,2%.

Pemanfaatan dana BLM-PUAP oleh anggota gapoktan didominasi pada komoditi tanaman pangan, khususnya padi dan palawija dan kegiatan non pangan atau off-farm seperti pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sedangkan sebagian kecil terdistribusi pada kegiatan usaha komoditi peternakan, hortikultura dan perkebunan.

Sampai akhir tahun 2016 Gapoktan penerima dana PUAP di Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.949 gapoktan, dari jumlah tersebut  sebanyak 3.352 gapoktan tercatat sebanyak 2.396 gapoktan masih aktif, yang sudah menjadi LKM-A 863 gapoktan  dan 1.006 LKM-A dan sudah berbadan hukum sebanyak 277 Gapoktan/LKM-A. Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016 dari 3.952 gapoktan tercatat sebanyak 771 gapoktan telah membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

Program PUAP dan pendampingannya oleh pusat telah berakhir pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 diserahkan ke pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota). Harapan pemerintah pusat, gapoktan PUAP terus mendapat pembinaan dari instansi terkait dan dana BLM-PUAP dikelola/dimanfaatkan dengan baik  sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di perdesaan secara berkelanjutan.